Slums

PENGANGANAN KAMPUNG HABITAT  DI  INDONESIA

Jakarta - Pemerintah mencanangkan program penataan kampung merupakan bagian dari penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia untuk mencapai target mengatasi permukiman kumuh pada tahun 2019.

"Penataan kampung menjadi bagian dari upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Ditargetkan permukiman kumuh berkurang menjadi 0 persen bersamaan dengan target meningkatnya cakupan layanan air minum menjadi 100 persen, dan akses sanitasi layak 100 persen pada 2019," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S Ernawi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/10).

Ia mencontohkan, Penataan Kampung Habitat sebagaimana dilaksanakan di sejumlah daerah seperti di Jakarta Utara, merupakan contoh program yang dapat mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi anggota masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kumuh.

Selain itu, lanjutnya, program tersebut dinilai juga akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar.

Sebagaimana diketahui, program Penataan Kampung Habitat di Jalan Intan RW 09, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara merupakan Kampung Habitat Pertama di Indonesia.

"Tujuan lain dari kegiatan Penataan Kampung Habitat antara lain meningkatkan kesadaran bersama mengenai kondisi kehidupan di kawasan permukiman kumuh," tutur Imam Ernawi.

Sedangkan tujuan lainnya adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kawasan kumuh, serta mengembangkan suatu model sinergi antar pemangku kepentingan yang bekerja sama meningkatkan sarana dan prasarana suatu kawasan dari yang sebelumnya kategori permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tengah mencanangkan perbaikan terhadap 1.000 perkampungan kumuh nelayan, yang kebijakannya diambil berdasarkan hasil "blusukan".

"Dalam tiga bulan pertama, harus dicanangkan pembenahan 1.000 perkampungan kumuh nelayan dengan mengeluarkan instruksi presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (11/9).

Ia mengatakan, anggaran yang akan digunakan untuk pembenahan tersebut adalah dana kombinasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), "Corporate Social Responsibility" (CSR) atau pertanggungjawaban sosial dan pihak swasta.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga akan mengarahkan Bank Rakyat Indonesia untuk membuka teras atau kantor cabang di daerah tersebut untuk memastikan bahwa para nelayan memiliki modal kerja.

 

Penulis: /FER

Sumber: Antara